PHI
Pantau Kinerja Wasnaker Dengan Aliansi Buruh Kabupaten/ Kota

Medan, 3 Januari 2025
Surat Keputusan Gubernur telah dibuat terkait Upah Minimum Kabupaten dan Kota (UMK) se Sumatera Utara tahun 2025. UMK ini, mulai berlaku per 1 Januari 2025 untuk setiap hubungan kerja. Tak ayal, ini adalah tugas Pengawas Ketenagakerjaan (wasnaker) untuk menegakkan nya.
Akan tetapi pengalaman hingga akhir 2024 lalu, masih banyak buruh dengan upah dibawah upah minimum. “Silahkan simpulkan, apakah kinerja wasnaker sudah maksimal atau belum”, tegas Anto. ” Ditempat saya kerja, saya dan kawan-kawan masih menerima upah dibawah UMK Kok”, infonya kepada buruhmerdeka.com.
Anto adalah salah satu buruh yang pernah melaporkan upahnya yang dibawah upah minimum Kabupaten. “Saya dan teman teman sudah melaporkan upah kami dibawah upah minimum, tapi berbulan-bulan tidak selesai juga”, tuturnya sedih. “Kalau saya jadi Wasnaker, saya tinggal datang ke perusahaan, minta bukti bayar upah, panggil pelapor, dan selesailah sudah pembuktian”. Anto sampaikan hal tersebut dengan kesal kepada buruhmerdeka.com.
Ditempat lain, Nining Suganti SH menyampaikan perlunya membangun sebuah kekuatan buruh yang cukup untuk terus memantau kinerja Wasnaker. “Nggak cukup hanya buat laporan ke Wasnaker atas dugaan upah dibawah upah minimum, harus pantau juga kerja mereka”, tutur Nining. Lanjutnya, ” Apa yang dialami Anto kan terjadi juga di pekerja lain selama ini, jadi memang nggak cukup dengan melapor”. Kalau berdasarkan pengalaman Nining, Wasnaker ada juga yang pernah bilang masalah mereka adalah keterbatasan anggaran. “Jadi buruh juga harus siap mengulik anggaran bagi Wasnaker, agar bisa tau sebenarnya cukup nggak dana operasional mereka untuk hasil yang maksimal”.
Dari paparan Calon Pengacara ini, sepertinya benar tidak cukup hanya buat laporan. ” Ini yang harus dipahami dan selanjutnya ditindak lanjuti buruh”, tutur Nining. Lanjutnya, “memang nggak akan bisa kalau dipikirkan dan dikerjakan oleh Serikat di satu perusahaan saja, harus persatuan buruh yang melakukannya”.
Nining menyarankan agar buruh mencoba membangun persatuan tingkat kabupaten atau kota untuk melaksanakan hal tersebut. ” Selain kekuatannya akan lebih besar, pengaruhnya juga cukup kuat untuk mendorong kinerja maksimal Wasnaker dan pihak lainnya”. Pihak lain menurut Nining adalah lembaga legislatif dan eksekutif untuk urusan anggaran. Selain itu juga pihak penegak hukum yang dalam hal ini kepolisian. “Anggaran penting untuk memaksimalkan kinerja wasnaker, pihak kepolisian juga penting untuk membantu Wasnaker disaat tidak dapat maksimal. Nining sampaikan hal tersebut dan menyatakan harapannya agar buruh dapat realisasikan persatuan-persatuan buruh tingkat kabupaten maupun kota. “Harapan saya, kawan kawan buruh dapat paham, dan merealisasikan nya sebagai upaya baru ditahun 2025 terkait upah”, tutup Nining. (yig)
What’s your Reaction?
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1