HukumNewsPensiunPHI

UU No 27 Tahun 2026 Kembalikan Hak Pensiun Atas 2 X Pesangon

Medan, 18 November 2026

Baru-baru ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang (UU) No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. UU ini ternyata terbit dengan membatalkan 2 UU sekaligus yang terbit di massa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan terbitnya UU No. 27 Tahun 2026. Tak berhenti disitu, UU No. 6 Tahun 2023 pada cluster ketenagakerjaan pun turut dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya UU No. 27 Tahun 2026 ini.

Baca : UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Terbit, Salinan UU No 27 Tahun 2026 Kini Bisa Diakses Publik

Memang UU No. 27 Tahun 2026 ini belum memiliki peraturan pelaksana. Akan tetapi didalamya disebutkan bahwa seluruh peraturan pemerintah yang berlaku selama ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini. Didalamnya pun diperintahkan agar peraturan pelaksana dari UU No. 27 Tahun 2026 tersebut harus sudah terbit dalam jangka waktu 1 tahun sejak terbitnya UU tersebut.

Salah satu hal yang menghebohkan dari isi Undang Undang No. 27 tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan adalah tentang pengaturan hak atas pensiun. Undang Undang sebelumnya (UU No. 6 Tahun 2023 Cluster Ketenagakerjaan) mengatur hak pesangon buruh yang pensiun adalah 1,75 X hak atas pesangon yang ditetapkan UU. Akan tetapi dengan terbitnya UU No. 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, hak pesangon menjadi 2 X hak atas pesangon yang ditetapkan UU.

Baca Juga : Duga Tripartit Cacat Hukum, Pensiunan Akan Gugat Disnaker SU

Tentunya hal ini menjadi kabar baik bagi buruh yang akan memasuki usia pensiun. Hak pensiun yang dahulunya hanya di kali 1,75, kini sudah ditetapkan di X 2. Meliana SH dari LBH & PHAM Bonum Communae mengatakan buruh harus segera mempelajari UU No. 27 tahun 2026 tersebut agar hak nya tidak hilang. “Takutnya saat keluar surat pensiun, pengusaha langsung ngasi berdasarkan aturan lama, kan kasian gitu buruh nya”, ucap Meliana. Lanjutnya, “Serikat punya tugas untuk mensosialisasikan UU ini, dan harus segera sebab perhari ada saja buruh di pensiunkan”, harap Meliana.

Jurnalis buruhmerdeka.com pun menanyakan aturan lain yang juga berubah dan mengakibatkan hak buruh menjadi meningkat, “Sabar Bang, kita buat satu persatu biar fokus”, ucap Meli. Pengacara muda ini menegaskan bahwa semua media harus dimanfaatkan untuk mensosialisasikan aturan baru ini. “Ada facebook, tik tok, Instagram, Tweter, media online, status WA dan lainnya yang harus dimanfaatkan agar sosialisasi bisa maksimal”, terangnya. “Pokoknya semua harus dimanfaatkan, jangan ada tertinggal, dan harus terus menerus jangan bosan, agar tersampaikan kesemua buruh”, tutup Advokat muda ini. (yig)

What’s your Reaction?
+1
0
+1
1
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button