LBH & PHAM Bonum Communae Dorong Driver Ojol Miliki Aplikasi

 

Perjuangan Para Driver Ojol masih saja terus terlihat hingga saat ini. Dari pantauan buruhmerdeka.com, perjuangan tersebut meliputi perjuangan tarif hingga perjuangan bentuk perjanjian kerja. Perdebatan yang terjadi pun tidak hanya antara Driver Ojol dan Aplikator. Para politisi pun terlihat turut menyampaikan pandangannya terkait dengan apa yang diperdebatkan Driver Ojol dan Aplikator. Tak pelak, nuansa pertarungan politik antar politisi pun cukup mewarnai perdebatan yang ada.

 

Teranyar, ada Adian Napitupulu yang juga turut berbicara terkait dengan penolakan layanan jasa aplikasi. Politisi PDIP ini menolak pandangan bahwa biaya tersebut dibuat karena berlaku juga dinegara lain. Namun apakah perdebatan tersebut akan bermuara kepada kesejahteraan yang meningkat bagi para Driver Ojol ? “Tidak ada yang tau” Tutur Hendra Susanto SH. 

 

 

Hendra Susanto SH adalah pemerhati Driver Ojol yang ada di Sumatera Utara. Ia merupakan Advokat di LBH & PHAM Indonesia Bonum Communae binaan Kementerian Hukum. Dia dan lembaganya justru tidak tertarik berbicara tentang hak-hak dari pada Driver Ojol. “Kami melihat yang benar itu adalah memampukan Driver Ojol sebagai pemilik Aplikator”, tutur Hendra. Lanjutnya, “dan dari penelitian kami itu hal yang sangat memungkinkan terjadi apalagi dengan dukungan pemerintah”. 

 

Ia melihat ada ketidak tegasan pemerintah dalam melihat bentuk hubungan antara Driver Ojol dengan Aplikator. ” Kalau aplikator melihat hubungan tersebut dalam bentuk kemitraan, itu wajar, namanya pengusaha. Orientasi mereka pasti lah keuntungan melulu, dan itu tidak bisa disalahkan”, terang Hendra. Tambahnya, “namun kan ada hukum yang bisa menjawab apakah mitra atau justru hubungan kerja hubungan antara Driver Ojol dengan Aplikator”. 

 

Menurut Hendra, hubungan Driver Ojol dengan Aplikator diikat oleh Hubungan Kerja. ” Buruh dan Pengusaha itu posisi antara Driver Ojol dengan Aplikator, artinya hubungan kerja yang ada diantara mereka”, tegasnya. Lanjutnya, “dan bukan hubungan kemitraan antara Driver Ojol dengan Aplikator seperti yang disebut aplikator selama ini, salah itu”. 

 

 

Namun Hendra mengatakan bahwa ia dan lembaga nya melihat masalah akan terus ada jika aplikasi bukan milik Driver Ojol. “Revolusioner dikit lah maunya pemerintah dan politisi yang ikut bicara terkait dengan Driver Ojol ini. Maksimalkan lompatan idenya hingga memikirkan dan mewujudkan aplikasi menjadi milik para Driver Ojol”, ucap Hendra. Lanjutnya, “Jika aplikasi milik para Driver Ojol, maka tuntaslah permasalahan yang ada selama ini”.

 

“Bukankah keuntungan koperasi merupakan milik anggota koperasi ?”, tanya Hendra meyakinkan. Lanjutnya, “Kalau sudah milik anggota, maka namanya menjadi pesaham donk, bukan lagi mitra atau buruh, tapi pengusaha”. “Tidak akan ada lagi tuh ribut-ribut potongan dan sebagainya, sebab jikapun dipotong, tetap aja buat koperasi, dan otomatis buat anggota”, tegasnya.

 

Hendra berharap agar kiranya para pejabat dan politisi yang pintar-pintar mau berfikir adil dan berorientasikan kesejahteraan bagi Driver Ojol. “Kan lagi hangat tu bicara tentang Koperasi Merah Putih, knapa tidak ada yang melontarkan ide agar Driver Ojol bangun Koperasi sendiri ? Aneh”, kata Hendra. ” Kalau Driver Ojol dibangunkan Koperasi nya, lalu Koperasi itu diberi dana pinjaman ataupun subsidi, kan bisa buat aplikasi sendiri mereka”, terang nya. 

 

Ia dan lembaganya berharap Para Driver Ojol dapat memahami ide nya tersebut. Pun juga berharap agar selanjutnya perjuangan Para Driver Ojol adalah mendorong pemerintah membimbing mereka membangun Koperasi. “Kalau sudah jadi koperasinya, Anak-anak muda ITB pasti bisa bangunkan aplikasi buat Koperasi Driver Ojol”, tutup nya. (yig)