Medan, 12 Mei 2025
Sarman Simanjorang menilai penghapusan outsourcing dapat mempersempit bahkan menghilangkan lapangan kerja. Padahal, menurut dia, banyak generasi muda dipekerjakan di perusahaan outsourcing. Dia adalah Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. “Jangan sampai penghapusan outsourcing ini malah semakin mempersempit kesempatan kerja atau bahkan menghilangkan lapangan kerja. Selama ini banyak sekali anak-anak muda kita merupakan pekerja-pekerja di sektor outsourcing,” kata Sarman kepada detikcom.
Ia dalam wawancara yang dilakukan detikcom tanggal 4 Mei 2025 tegas mengatakan hal tersebut.
Baca : Ada Potensi Badai PHK di Balik Rencana Prabowo Hapus Outsourcing
Sebelumnya, Presiden RI (Bapak Prabowo Subianto) dalam pidatonya di Hari Buruh Internasional menjanjikan penghapusan sistem Outsourcing. Presiden ditengah ribuan buruh menjanjikan hal tersebut dengan disambut tepuk tangan riuh sambil mengelu-elukan nama Presiden. Tentu janji tersebut bak ketiban durian runtuh bagi buruh, sebab selama ini itulah yang diperjuangkan kaum buruh.
Perihal mendapat tersebut, buruhmerdeka.com mewawancarai Meliana SH, Ketua Serikat Pekerja Multi Sektor Sumatera Utara. Serikat yang disingkat dengan sebutan SPMS-SU ini selama ini memang keras menyoroti sistem Outsourcing. “Belum lagi seminggu janji diucapkan, langsung ada yang berupaya menggagalkannya dengan pandangan pandangannya”. Meliana sampaikan hal tersebut kepada buruhmerdeka.com saat diwawancarai di acara Halal Bihalal Federasi SPMS. Halal Bihalal Federasi SPMS tempat SPMS-SU tersebut bernaung, dilakukan pada 12 Mei 2025 pagi.
Menurut Meliana, ada fee yang harus diberikan oleh perusahaan penerima tenaga kerja outsourcing kepada perusahaan penyalur. “Jadi gini, kalau bicara secara hukum, yang jelas buruh tidak boleh upahnya dibayar dibawah upah minimum. Lalu, ada kewajiban iuran BPJS yang harus dibayar oleh perusahaan penyalur tenaga kerja tersebut. Selain itu dengan aturan UUCK, ada kompensasi bagi pekerja PKWT yang harus dibayar penyalur jika hubungannya dengan buruh PKWT. Dan terakhir tidak mungkin tidak ada keuntungan bagi penyalur, yang saya bahasakan dengan istilah Fee”, infonya. “Dari hitungan diatas, jelas sebetulnya semakin besar biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan perusahaan pengguna tenaga outsourcing”, tambahnya.
Baca Juga : Prabowo Janji Hapus Outsourcing, Buruh Harus Kawal Janji Itu
Hal inilah yang membuat Meliana menganggap bohong jika ada yang mengatakan akan ada PHK jika outsourcing dihapus. “Sepanjang perusahaannya jujur, dia tidak akan rugi outsourcing dihapus, sebab tidak perlu bayar fee kepada penyalur. Namun jika ada keuntungan yang terlarang dari penerapan sistem tersebut, maka wajar akan ada PHK jika outsourcing dihapus”, ucapnya. Menurut Meliana lagi, lebih untung perusahaan penerima outsourcing membuat hubungannya dengan buruh outsourcing menjadi PKWTT. “Kan yang ditakutkan selama ini bayaran hak atas PHK atau pensiun buruh. Nah, bukankah itu sudah berubah dan banyak keuntungan bagi perusahaan dengan UUCK saat ini ?”, tekannya.
Meliana tetap berharap perusahaan yang ada di Indonesia bisa menjadi perusahaan yang jujur, apalagi terhadap buruh sendiri. “Mereka lo yang jalankan uang perusahaan menjadi berlipat, bukan preman atau pejabat, jangan lupa itu lo”, ungkapnya. “Tapi saya juga berharap akan tiba masanya pejabat kita menjadi jujur dan premanisme hilang. Hal ini saya sampaikan sebab dari situ bisa ada uang siluman yang harus disiapkan perusahaan. Lihat saja di TV selama ini, banyakkan terungkap dan sampai ditangkap polisi. Nah, itu dia yang memberatkan perusahaan yang harus dibasmi sebenarnya”, tutup Meliana.
Baca Juga : Kemenkopolkam Cek Pabrik Es Kristal di Langkat yang Sempat Tutup Dilabrak Ormas | kumparan.com
Baca Juga : Pejabat Syahbandar Pelabuhan Sibolga Ditangkap Tim Saber Pungli : Okezone News
Melihat kebijakan yang ada selama ini dari pemerintah seperti Siber Pungli dan Satgas Premanisme, dapat disimpulkan beberapa hal penting. Perusahaan pastinya kerap kena pungli dari oknum pejabat sehingga ada Satgas Siber Pungli. Dan kerap kena aksi premanisme yang membuat perusahaan wajib mengeluarkan biaya siluman sehingga ada Satgas Premanisme. Maka oleh karena itu, apa yang disampaikan Meliana patut juga diperhatikan oleh para pejabat yang peduli investasi di Indonesia. (yig)
