Medan, 15 Mei 2024
Berita menarik belakangan ini yang sedang viral adalah tentang banyaknya guru terjerat pinjol. Pinjol adalah singkatan dari Pinjaman Online. Dengan tanpa bertemu, orang bisa memperoleh fasilitas pinjaman uang dengan cepat dan tidak ribet. Tidak lama, hanya butuh menekan-nekan tombol pada android, maka uang pinjaman akan masuk ke rekening.
Baca : Mendikbud Gagal Hadirkan Kesejahteraan, Banyak Guru Terjerat Pinjol (rmol.id)
Cukup mudah, namun berbahaya bagi orang yang kemampuan bisnisnya tidak maksimal. Ketika usaha dengan uang dari pinjol tersebut tersendat, siap-siap akan menghadapi kredit macat. Petugas pinjol tidak akan mau mengerti, setiap tanggal kesepakatan pembayaran cicilan mereka harus menerima transferan. Jika tidak, mereka akan kejar.
Ternyata, salah satu profesi yang banyak menggunakan jasa pinjol adalah profesi guru. Mungkin tidak semua uang tersebut untuk usaha, bisa saja untuk keperluan pribadi. Namun jika peminjaman di pinjol terjadi karena kondisi keuangan, maka ini moment mengingatkan kembali pemerintah akan kewajibannya. Dilapangan, Hendra yang merupakan aktifis buruh di Langkat sering menemukan guru honorer dengan upah dibawah upah minimum. “Kenapa pemerintah ini tidak konsisten terhadap keputusan sendiri tentang upah minimum ?”, ungkap Hendra dengan kesal.
Baca Juga : Kejam Kali, Tahun 2024 Gaji Guru Honorer Rp 500.000,-/ bulan | Buruh Merdeka
Menurut Hendra, jika upah guru honorer dibawah upah minimum, maka dia akan mikir cari tambahan, dan taruhannya kualitas pengajaran. “Ya dia otomatis akan mikirin keuangan nya yang kuranglah, mungkin bangun usaha, atau malah mungkin Ngolah“. Hal ini dituturkan Hendra saat dimintai pendapatnya terkait guru banyak yang terjerat pinjol.
Tidak jarang kita bisa melihat guru honorer memiliki usaha sampingan seperti dagang. Selain itu ada juga yang sambil bertani jika dia tinggal di daerah pertanian. Kesemuanya itu tentunya butuh modal, yang tentunya kecil kemungkinan terpenuhi dari upah yang dibawah upah minimum. Solusinya yang ada ditangan para guru honorer untuk mendapatkan modal adalah jasa pinjol.
Bagaimana jika usaha yang menggunakan uang dari jasa pinjol tersebut gagal ? siap-siap berurusan dengan depkolektor. Efek turunannya adalah tidak konsentrasinya Pahlawan Tanpa Tanda Jasa tersebut dalam menjalankan tugas pembelajaran. “Jadi, sudah jelas, bahwa kualitas pendidikan tidak baik, ditentukan juga oleh upah gurunya”, simpul Hendra.
Hendra menilai Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap kondisi ini. “Keterjepitan yang dialami guru dalam hal ekonomi terjadi karena upah yang diterimanya tidak layak.” Hendra juga mengatakan, kondisi keterjepitan tersebut harus diakui disebabkan oleh pemerintah itu sendiri. “Oleh karena itu tanggung jawab donk, bantu guru yang terjerat pinjol untuk keluar dari jeratan tersebut”, tegas Hendra.
Terkait solusi yang disampaikan pemerintah yaitu pengangkatan PPPK bagi Honorer, menurut Hendra itu bukan solusi yang langsung. “Saat ini yang didepan mata dihadapi para guru ya tagihan pinjol, itu dulu donk dicari solusinya”, tegas Hendra.
Baca Juga : Guru Terjerat Pinjol, Kemdikbud Janjikan Kesejahteraan lewat PPPK 2024 (detik.com)
Hendra pun menambahkan, “kok tega sih melihat guru ketakutan, bantuin lah segera”. Hendra mengatakan kekurangan upah Guru Honorer adalah hutang pemerintah, dimana ketika proses hukum berjalan maka itu wajib dibayar. “Upah adalah hak normatif, oleh karenanya wajib dipenuhi sesuai dengan aturannya jika dibayar dibawah upah minimum”, tutup Hendra. (Rarae)
